ISO KONTRAKTOR

ARTIKEL 1

SERTIFIKAT ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 sebagai Persyaratan Tender

Di era MEA ini banyak tender-tender atau lelang baik yang dilakukan oleh lembaga permerintahan ataupun BUMN melalui LPSE nya maupun swasta menjadikan ISO 9001 sebagai persyaratan wajib untuk mengikuti tender. Sehingga, tak dapat dipungkiri bahwa sertifikat ISO 9001 dipandang sebagai syarat wajib bagi perusahaan yang ingin meningkatkan pendapatan perusahaan melalui keikutsertaan dalam tender. 

SERTIFIKAT ISO YANG DIGUNAKAN DALAM BIDANG KONSTRUKSI
ISO 9001:2008 atau updating terbaru ISO 9001:2015 mempunyai fokus kedalam penerapan Sistem Manajemen Mutu dimana sebagai perusahaan konstruksi merupakan salah satu persyaratan wajib yang digunakan sebagai prasyarat tender. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ini dapat di terapkan dilingkungan office, warehouse dan project, sehingga sebagai perusahaan kontraktor akan memberikan manfaat yang besar.

ISO 14001:2004 atau updating terbaru ISO 14001:2015 juga menjadi salah satu syarat tender di lingkungan pemerintahan, swasta atau BUMN. Kenapa ISO 14001:2015 ini dijadikan syarat oleh penyedia lelang / tender ? Karena dengan penerapan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015  maka perusahaan kontraktor sebagai vendor pelaksana project dapat menerapkan sistem yang ada pada project. Penyedia tender mempunyai harapan yang besar kepada kontraktor untuk dapat menjaga lingkungan dengan melakukan proses identifikasi dampak lingkungan, pemantauan, penerapan pembuangan limbah B3 dsb.

OHSAS 18001:2007 pada tahun 2018 akan berubah menjadi ISO 45001:2018 dan OHSAS 18001:2007 tidak akan berlaku pada tahun awal 2021. ISO 45001:2018 atau SMK3 PP 50 Tahun 2012 adalah Sertifikasi dari penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dimana sebagai salah satu sektor bisnis yang mempunyai resiko kecelakaan kerja paling tinggi adalah dunia konstruksi. Dengan penerapan Sistem Manajemen K3 maka kontraktor akan dapat meminimalisir angka kecelakaan kerja.

JENIS JENIS AKREDITASI ISO untuk Persyaratan TENDER

Di Indonesia banyak sekali jenis Akreditasi ISO, diantaranya adalah
1. KAN adalah Komite Akreditasi Nasional, dimana banyak sertifikasi ISO yang memiliki Akreditasi KAN yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2. JAS ANZ , Akreditasi dari Australia – New Zealand, hampir sebagian besar perusahaan kontraktor/ konstruksi menggunakan standard akreditasi dari JAS ANZ, harga yang bersaing dan kualitas akreditasi yang baik, menjadi kan JAS ANZ sebagai primadona untuk memperoleh sertifikat ISO bagi perusahaan konstruksi / Kontraktor
3. UKAS adalah Badan Akreditasi dari Inggris, Badan Akreditasi ini yang cukup familiar ditelinga kita atau para kontraktor-kontraktor. Proses sertifikasi dari UKAS membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan Akreditasi JAS ANZ dan tentunya biayanya yang sedikit lebih mahal.
4. ANAB dan IAS adalah Badan AKreditasi dari Amerika, Hanya beberapa Badan Sertifikasi ISO di Indonesia yang memiliki Akreditasi ANAB dan IAS ini. Akreditasi yang cukup kredibel jika ingin melakukan pemenuhan ekspor ke Amerika dan tentunya biaya sedikit lebih mahal.
4. DAC adalah Badan Akreditasi dari UEA.
5. DLL



ARTIKEL 2

Konversi SBU, SKA dan SKTK Fisik ke Elektronik

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bapak M. Basuki Hadimuljono yang ditetapkan tanggal 8 Maret 2019, dijelaskan bahwa per 30 September 2019 semua sertifikat fisik untuk Sertifikat badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) tidak akan berlaku dan fungsinya digantikan oleh sertifikat elektronik. SBU, SKA dan SKTK yang sedang dalam pengurusan sebelum tanggal terbit surat edaran ini akan diterbitkan masih dalam bentuk Sertifikat Fisik format lama. Sedangkan bagi yang mulai mengurus sejak/setelah Surat Edaran terbit, maka sertifikat yang akan diterbitkan sudah dalam bentuk sertifikat elektronik yang diterbitkan melalui Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI).

Perbedaan antara SBU, SKA, maupun SKTK fisik dengan elektronik, selain desain adalah jika pada sertifikat elektronik terdapat QR code khusus yang hanya bisa dibaca/diverifikasi melalui aplikasi LPJK Certificate Scanner yang bisa diunduh di Google Play Android maupun Applestore IOS. Berbeda dengan QR code yang tersedia pada sertifikat fisik yang bisa dibaca melalui QR code scanner umum.
Jika SBU, SKA dan SKTK anda masih berlaku lebih dari 30 September 2019, maka anda berhak mengklaim sertifikat elektronik atas SBU/SKA/SKTK yang anda miliki dengan terlebih dahulu mendaftar di aplikasi Klaim Sertifikat LPJK.

Melalui Surat Edaran No. 06/SE/M/2019 tentang Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan Dalam Bentuk Elektronik, secara umum menjelaskan bahwa dalam rangka penerapan tertib administrasi penerbitan sertifikat dan pengamanan sertifikat terhadap pemalsuan, serta dalam rangka efektif dan efisien penerbitan sertifikat, maka diperlukan pemberlakuan sistem pengamanan sertifikat dalam bentuk elektronik. Penerbitan sertifikat dalam bentuk elektronik dihasilkan dari aplikasi Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) yang digunakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Sertifikat dalam bentuk elektronik memiliki fungsi yang sama dengan sertifikat dalam bentuk fisik sesuai peraturan perundang-undangan.

Surat Edaran Menteri PUPR No. 06/SE/M/2019



ARTIKEL 3.

Kontraktor Wajib Miliki Sertifikasi Badan Usaha [Ekonomi dan Keuangan]

Agar lebih profesional, penyedia jasa konstruksi yakni para kontraktor dan konsultan yang mengikuti tender di Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil) harus memiliki sertifikat badan usaha dan tenaga ahli.


"Persyaratan memiliki sertifikat itu akan memudahkan anggot dalam mengikuti tender. Sebab, Inkindo akan menjamin anggotanya yang telah bersertifikat saat mengikuti tender. Sehingga, pengguna jasa baik pemerintah atau swasta akan lebih percaya," ungkap Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (DPN Inkindo) Kristiya Kartika, Kamis (8/1), menanggapi persyaratan wajib memiliki sertifikat.


Persyaratan itu tertuang dalam Keputusan Menkimpraswil No 339/KPTS/M/2003 tertanggal 31 Desember 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah.

Selain itu, kepmen itu juga mensyaratkan penyedia jasa konstruksi harus memiliki izin usaha jasa konstruksi dari pemerintah kabupaten/kota tempat domisili penyedia jasa dan untuk pekerjaan khusus atau teknologi tinggi harus memiliki sertifikat manajemen mutu ISO.

Menyangkut proses sertifikasinya, kepmen itu menyebutkan, pelaksanaan proses sertifikasi mengacu pada UU No 18/1999 tentang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, sehingga asosiasi yang menjadi pelaksananya.

Menurut Kristiya, sertifikasi akan menjadi tanda bukti kompetensi dan kemampuan badan usaha jasa konstruksi atas bidangnya. Ketika menyinggung mengenai Keppres No 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang justru tidak mensyaratkan sertifikasi untuk ikut tender proyek pemerintah.

Kristiya mengatakan Inkindo juga tidak akan memaksa anggotanya memiliki sertifikat. "Hanya saja, Inkindo akan memberi jaminan bagi anggota yang bersertifikat dalam mengikuti tender," jelasnya.

Ketika ditanya tentang prakiraan nilai proyek konsultansi di sektor jasa konstruksi tahun 2004 diprediksi mencapai Rp32 triliun atau naik 20 persen dibanding 2003 yang tercatat Rp26,6 triliun.

Dengan nilai proyek itu, lanjutnya, maka usaha jasa konsultansi konstruksi mampu menyerap 457.000 tenaga kerja atau meningkat dibanding tahun 2003 yang menyerap 381.000 tenaga kerja.

"Asumsi pertumbuhan jasa konsultansi konstruksi itu hanya bisa dicapai jika Pemilu 2004 dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Karena itu, kita berharap pesta demokrasi itu bisa menjadi momentum bagi perkembangan bangsa ini ke arah yang lebih baik," paparnya. 

Disamping itu, lanjut Kristiya, nilai proyek konsultansi di sektor jasa konstruksi tahun 2002 mencapai Rp 22 triliun dengan jumlah penyerapan tenaga kerja 313.600 orang. Proyek yang dibiayai APBN Rp4,3 triliun, APBD Rp1,2 triliun, BUMN/BUMD Rp3,5 triliun dan swasta Rp13 triliun. Dan proyek konsultansi 2003 sebesar Rp26,6 triliun, APBN menyumbang Rp5,2 triliun, APBD Rp1,5 triliun, BUMN/BUMD Rp5,3 triliun dan swasta Rp14,7 triliun


Services

MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 22000:2005
ISO 27001:2005
ISO 31000:2018
OHSAS 18001:2007
SMK3 PP 50 th 2012
HACCP
ISO/IEC 17025
ISO 13845
ISO 50001:2011
ISPO
SNI

HR PARTNER

Training
Recruitment Service ( Head Hunter )


ENGINEERING

Perencanaan Elektrikal
Perencanaan Mekanikal
Perencanaan Sipil
Interior Design

Popular Posts

Total Pageviews

Blogger news

Our Client




Training dan Sertifikasi ISO 9001:2015, Biaya Training dan Konsultasi ISO 9001:2015, Konsultasi Training dan Konsultasi ISO 9001:2015, Diklat Training dan Konsultasi ISO 9001:2015, Sertifikasi Training dan Konsultasi ISO 9001:2015, Konsultan Training dan Konsultasi ISO 9001:2015, Biaya Konsultasi Training dan Konsultasi ISO 9001:2015, Jasa Konsultasi Training dan Konsultasi ISO 9001:2015, Jasa Training dan Konsultasi ISO 9001:2015, Jasa Konsultan Training dan Konsultasi ISO 9001:2015, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 Berkualitas, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 Murah, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 Terpercaya, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 untuk Oil & Gas, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 Untuk Rumah Sakit, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 untuk industri manufaktur, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 untuk Perkebunan, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 untuk Universitas, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 untuk Puskesmas, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 untuk sekolah, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Surabaya, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Bekasi , Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Semarang, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Jawa Tengah, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Jogja, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Yogyakarta, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Medan, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Jakarta, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Tangerang, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Lampung, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Batam, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Sulawesi, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Makassar, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Riau, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Pekanbaru, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Palembang, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Bandung, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Papua, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Padang, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Kalimantan, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Balikpapan, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Bali, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Jawa Timur, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Jawa Barat, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Sumatra, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Manado, Training dan Konsultasi SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Solo, Konsultan SMK3 PP 50 TAHUN 2012 di Samarinda


Pages - Menu

Pages